Pemilu 2024 Menghitung Hari, Komisi II Tegaskan Netralitas ASN Mutlak

27-11-2023 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman saat bertukar cenderamata usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (27/11/2023). Foto: Prima/nr

 

PARLEMENTARIA, Sidoarjo - Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman menegaskan pentingnya netralitas ASN dalam menghadapi pemilu 2024 yang sudah mengitung hari. Hal ini disampaikan Aminurokhman saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (27/11/2023).


"Netralitas ASN ini hukumnya mutlak, bagi kepala daerah harus memberikan penekanan agar ASN ini tidak terlibat secara langsung dalam arus politik," tegas Aminurokhman kepada Parlementaria. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, dalam paparannya menegaskan untuk mendukung netralitas ASN dilingkungan Pemkab Sidoarjo melakukan pemantauan hingga sosial media seluruh ASN. Bagi ASN yang terbukti melakukan like dan komentar dukungan bagi peserta pemilu 2024 akan mendapat sanksi berupa teguran.

 

"Netralitas ASN ini hukumnya mutlak, bagi kepala daerah harus memberikan penekanan agar ASN ini tidak terlibat secara langsung dalam arus politik," 


"Menurut saya itu juga sesuatu yang mungkin dilakukan oleh yang bersangkutan secara tidak sadar dicegah jadi diingatkan agar apa yang terbiasa dilakukan di media sosial harus terkendali terkontrol agar tidak masuk ruang-ruang yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan," terang Legislator Dapil Jatim II tersebut.


Politisi Fraksi Nasdem ini mengapresiasi ketegasan Bupati Sidoarjo dalam hal menegakan netralitas ASN untuk menghadapi pemilu 2024 tersebut. "Bupati Sidoarjo saya rasa cukup bijaksana mengantisipasi dan mencegahnya agar ASN tidak terjerat pada ranah pidana pemilu," tutupnya. (pdt/aha)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...